Bone Bentrok Karena Kenaikan PBB Hingga 300%. Ada Apa dengan PBB Daerah ?

Aksi unjuk rasa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 65%. Kericuhan akhrnya pecah setelah massa demonstran yang tidak kunjung ditemui oleh Bupati Bone menjebol pagar dan merangsek masuk ke kantor bupati.

Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kenaikan PBB sebesar 65%, dan kenaikan inilah yang kemudian mereka tunda. Namun, beberapa laporan media dan demonstran menyebutkan penolakan terhadap kenaikan PBB sebesar 300%, yang menunjukkan bahwa angka tersebut digunakan oleh massa untuk mengekspresikan besarnya kenaikan pajak yang mereka rasakan.

Jadi, angka 65% adalah kenaikan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara angka 300% adalah angka yang lebih sering disuarakan oleh para pendemo dan dilaporkan oleh beberapa media untuk menyoroti isu tersebut.

Latar Belakang Kebijakan

Kenaikan tarif PBB ini dipicu oleh penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). ZNT ini bertujuan untuk menyesuaikan nilai tanah agar lebih mendekati harga pasar yang wajar, terutama daerah perkotaan dan jalan poros berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi dalam 14 tahun terakhir kebijakan ini belum di perbaharui.

Menurut Pemerintah Kabupaten Bone, kenaikan ini adalah langkah untuk menciptakan keadilan. Selama bertahun-tahun, banyak warga hanya membayar pajak tanah, padahal di atasnya sudah berdiri bangunan mewah yang nilai pajaknya signifikan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dibeberapa daerah lain juga mengalami kenaikan PBB daerah. Menurut pakar seperti Guru Besar Fakultas Administrasi UI Profesor Eko Prasojo, kenaikan ini disebabkan karena minimnya sumber pendapatan daerah. di beberapa daerah pendapatan tertinggi adalah dari pajak. Sedangkan publik memerlukan pengeluaran yang besar.

Katanya kebijakan ini untuk rakyat, menurutmu kebijakan ini sudah bijak ?